Reporter : Ardyan Mohamad
Senin, 9 September 2013 14:40:00
Senin, 9 September 2013 14:40:00
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meralat
ucapannya sendiri, bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) akan diusahakan tak
lebih dari 10 persen tahun depan.
Muhaimin mengatakan, besaran upah harus memperhatikan survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang sedang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional di setiap provinsi. Sehingga, skema kenaikan tahun depan belum bisa dipastikan hanya 10 persen.
"Jadi tergantung nanti, surveinya bagaimana. Survei (KHL) keluarnya Oktober-November," ujarnya di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Meski sistem pengupahan belum pasti sembari menunggu survei KHL, Muhaimin memastikan dialog dengan buruh terus dijalankan sampai sekarang. Dia yakin bisa membujuk serikat pekerja untuk menurunkan tuntutan naik gaji 50 persen atau penaikan UMP menjadi Rp 3,7 juta.
"Kita terus dialog, kita yakin bisa, paling kayak tahun lalu. Waktu itu buruh mintanya Rp 3 juta, setelah dialog, jadinya Rp 2,2 juta," cetusnya.
Pernyataan soal pelibatan KHL kali ini berbeda dari ucapan menakertrans sebelumnya yang mengatakan peningkatan UMP untuk 2014 maksimal hanya mencapai 10 persen. Rancangan itu sudah memperhitungkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh.
"Tidak berlebihan kepada dunia usaha, tidak sampai mengakibatkan bangkrut dan PHK," kata pria akrab disapa Cak Imin kala itu.
Di sisi lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sudah menegaskan kenaikan UMP tahun depan bakal mengikuti lonjakan inflasi. Namun, akan tambahan insentif yang ditujukan hanya untuk industri padat karya.
"Tetap saja harus naik inflasi plus, plusnya ini yang dibedakan antara industri umum dan padat karya. Padat karya tetap inflasi plus. Plusnya ini separuh dari industri yang umum. Plusnya berapa, 5-10 persen. Tetapi kalau kenaikan inflasi harus otomatis," kata Hatta.
Muhaimin mengatakan, besaran upah harus memperhatikan survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang sedang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional di setiap provinsi. Sehingga, skema kenaikan tahun depan belum bisa dipastikan hanya 10 persen.
"Jadi tergantung nanti, surveinya bagaimana. Survei (KHL) keluarnya Oktober-November," ujarnya di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Meski sistem pengupahan belum pasti sembari menunggu survei KHL, Muhaimin memastikan dialog dengan buruh terus dijalankan sampai sekarang. Dia yakin bisa membujuk serikat pekerja untuk menurunkan tuntutan naik gaji 50 persen atau penaikan UMP menjadi Rp 3,7 juta.
"Kita terus dialog, kita yakin bisa, paling kayak tahun lalu. Waktu itu buruh mintanya Rp 3 juta, setelah dialog, jadinya Rp 2,2 juta," cetusnya.
Pernyataan soal pelibatan KHL kali ini berbeda dari ucapan menakertrans sebelumnya yang mengatakan peningkatan UMP untuk 2014 maksimal hanya mencapai 10 persen. Rancangan itu sudah memperhitungkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh.
"Tidak berlebihan kepada dunia usaha, tidak sampai mengakibatkan bangkrut dan PHK," kata pria akrab disapa Cak Imin kala itu.
Di sisi lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa sudah menegaskan kenaikan UMP tahun depan bakal mengikuti lonjakan inflasi. Namun, akan tambahan insentif yang ditujukan hanya untuk industri padat karya.
"Tetap saja harus naik inflasi plus, plusnya ini yang dibedakan antara industri umum dan padat karya. Padat karya tetap inflasi plus. Plusnya ini separuh dari industri yang umum. Plusnya berapa, 5-10 persen. Tetapi kalau kenaikan inflasi harus otomatis," kata Hatta.
[noe]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar